Hanura

Somasi Rizal Ramli? Mungkin Nasdem Belum Baca Audit BPK

 MINGGU, 16 SEPTEMBER 2018 , 20:47:00 WIB | OLEH: ABDULRACHIM K

Somasi Rizal Ramli? Mungkin Nasdem Belum Baca Audit BPK

Rizal Ramli/Net

SELASA tanggal 11 September 2018, Ketua DPP Nasdem, Syahrul Yasin Limpo membuat konperensi pers yang mengecam Rizal Ramli mantan Menko Perekonomian dan Menkeu di Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Menko Maritim 2015-2016 di Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu karena Rizal Ramli atau RR di sebuah stasiun TV tanggal 6 September 2018 mengkritik Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang terlalu banyak mengimpor berbagai komoditi termasuk garam, gula dan beras, sehingga membuat para petani marah. Dalam konperensi pers oleh Syahrul Yasin Limpo itu bahkan ada ancaman untuk mengirim somasi kepada RR dan apabila tidak ada tanggapan akan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Namun, anehnya yang dikritik oleh RR itu Enggartiasto Menteri Perdagangan, tetapi narasi dari konpers Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang berbicara dengan nada keras bukan membela Enggartiasto yang merupakan menteri yang diajukan oleh Nasdem tetapi malah berapi-api membela Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem.

Kalau video waktu RR berbicara diputar ulang maka jelas sekali bahwa alamat kritik RR adalah kepada Enggartiasto. Mendag yang melebihkan impor garam, beras dan gula yang menyebabkan para petani marah. Bahkan, RR menyebutkan bahwa hal ini bisa mengganggu elektabilitas Jokowi.

Namun, reaksi SYL dalam konpers tersebut berlebihan dan fokus kepada pembelaan kepada Surya Paloh Ketum Nasdem. Ada apa?

Di lain pihak, setelah itu beredar luas di kalangan para wartawan Audit BPK Tentang Tata Niaga Impor yang memeriksa persoalan impor garam, gula, beras, sapi dan daging sapi. Audit yang dilaksanakan untuk 2015 sampai dengan semester I 2017 (Enggartiasto menjabat sejak Juli 2016) dan dipublikasikan Maret 2018 itu tertera tanda tangan yang jelas dari pejabat yang berwenang.

Ternyata sangat banyak (puluhan) penyimpangan dalam pelaksanaan impor-impor tersebut. Ada yang dilaksanakan tanpa keputusan rapat koordinasi, ada yang dokumennya tidak lengkap, ada yang tanpa koordinasi dengan kementerian teknis yang terkait, ada yang laporannya terlambat dan lain sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut jelas merupakan kesengajaan dengan maksud tertentu.

Jadi, kalau kemudian Enggartiasto kemudian membantah bahwa semua impor itu diputuskan oleh rapat koordinasi berbagai instansi dan bukan dia sendiri yang memutuskan, tidak semuanya benar, ada yang diimpor di luar keputusan rapat koordinasi, bahkan ada yang tidak berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait. Itu ada buktinya dalam Audit BPK tentang Tata Niaga Impor yang diterbitkan awal Maret 2018.

Berikut ini adalah kutipan (copy paste) dari sebagian Ringkasan Eksekutif Audit BPK tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan karena temuan pemeriksaan berikut.


1. Penerbitan persetujuan impor dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga tidak melalui pembahasan dalam rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi dari kementerian teknis, yaitu:

a. penerbitan persetujuan impor gula dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga Gula Kristal Putih tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017 sebanyak 1.694.325 ton tidak melalui rapat koordinasi;

b. penerbitan persetujuan impor Gula Kristal Mentah kepada PT Adikarya
Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan;

c. pelaksanaan impor Beras Kukus tahun 2016 sebanyak 200 ton senilai Rp 1,65 Milyar oleh Perum Bulog tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian;

d. (kami hapus karena persetujuan impor untuk 2015 )

e. penerbitan persetujuan impor daging sapi tahun 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton atau senilai Rp737,65 Milyar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi Kementerian terkait;

2. Penerbitan izin impor tidak didukung dokumen persyaratan yang lengkap, yaitu:

a. penerbitan persetujuan impor beras periode tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017 sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton tidak memenuhi persyaratan, melampaui batas dan bernomor ganda;

b. penerbitan persetujuan impor sapi sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan;

c. penerbitan persetujuan impor garam periode tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017 sebanyak 3.355.850 ton dengan realisasi sebanyak 2.783.487,16 ton atau senilai Rp1,42 Trilyun tidak memenuhi dokumen persyaratan;

Di atas ini hanya sebagian kecil dari temuan Audit BPK, karena itu hanya yang ada di Ringkasan Eksekutif-nya. Bila dibaca laporan lengkapnya maka temuannya akan jauh lebih banyak lagi (puluhan temuan).

Karena itu sebetulnya BPK harus dengan inisiatif sendiri melanjutkan audit itu dengan audit forensik dan atau KPK berinisiatif untuk melanjutkan temuan-temuan dari Audit BPK yang sudah ada. Itu sudah merupakan bukti permulaan yang cukup karena merupakan audit dari Lembaga Negara yang berwenang.

Yang perlu diingat bahwa Audit BPK itu telah menyebar luas. Saat ini tidak ada pemilik media baik TV, radio, maupun cetak tidak akan mampu mendominasi opini bila konten dari opini yang disebarkannya tidak kuat atau punya kelemahan. Hal ini karena begitu banyaknya media online dan medsos seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain-lain yang bisa melawannya.

Apalagi menjelang Pilpres dan Pileg April 2019 di mana semua mata rakyat menyorot selain capres dan cawapres juga pasti sangat menyorot kinerja partai-partai peserta pemilu legislatif.

Jadi, bila Nasdem akan melanjutkan persoalan RR ini ke ranah hukum akan merepotkan dirinya sendiri, merugikan diri sendiri dan bisa mempermalukan diri sendiri, karena selain secara hukum Nasdem sangat lemah, semua ada bukti yang valid dari audit BPK bahwa impor-impor itu banyak penyimpangannya. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa yang disinyalir oleh RR itu benar.

Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa semua yang dikepret RR itu di belakang hari terbukti benar. Manajemen buruk Garuda Indonesia yang akhirnya terbukti rugi besar, proyek listrik 35.000 MW yang terlalu ambisius dan merugikan PLN, Freeport yang harus dinegosiasikan ulang jangan kontraknya langsung diperpanjang dan Blok Gas Masela yang harus dikilang di darat.[***]


Penulis Adalah Seorang Analis




Komentar Pembaca
Penyandang Tunanetra Sakit Hati Dengan Omongan Ma'ruf
Pemprov DKI Segera Cairkan Bonus Atlet Asian Games
Demo Tuntut Minta Maaf

Demo Tuntut Minta Maaf

, 12 NOVEMBER 2018 , 17:20:00

Skybridge Solusi Kesemrawutan

Skybridge Solusi Kesemrawutan

, 11 NOVEMBER 2018 , 05:13:00

Cawapres Penghina Tunanetra

Cawapres Penghina Tunanetra

, 14 NOVEMBER 2018 , 11:49:00

Pembunuhan Satu Keluarga Di Bekasi, Advokat Muda Batak Surati Kapolri
Hanya Sapa Sandiaga Uno, Kades Ini Berurusan Dengan Polisi
Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Dahlan Iskan16 November 2018 05:00

Jokowi Bisa Dimakzulkan Karena Ucapan Ketum PSI
Ibas Persilakan Kader Demokrat Dukung Jokowi, Relawan: <i>Alhamdulillah</i>
Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter

Pengamat Asing: Jokowi Berubah Menjadi Otoriter

Hersu Corner12 November 2018 18:33

Survei Soal Peran Ulama Di Pilpres Berpotensi Memecah Belah Umat
Hari Ini PPP Tentukan Dukungan Capres

Hari Ini PPP Tentukan Dukungan Capres

Politik16 November 2018 05:20

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Ketika Beijing Berubah Menjadi Begging

Dahlan Iskan16 November 2018 05:00

BMKG Imbau Waspadai Bencana Alam Selama Musim Hujan
Bawaslu Beri Pelatihan Saksi Di TPS

Bawaslu Beri Pelatihan Saksi Di TPS

Nusantara16 November 2018 04:16