Verified
Hanura

Praktiknya Pemerintah Tidak Berdaulat Menentukan Harga BBM

 SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 12:16:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Praktiknya Pemerintah Tidak Berdaulat Menentukan Harga BBM

Kardaya Warnika/Net

RMOL. Pemerintah tidak hanya melanggar Pasal 33 UUD 1945, tapi juga sudah melanggar UU tentang Minyak dan Gas terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika menegaskan, UU Migas mengamanatkan tentang penentuan harga seluruh BBM harus dilakukan oleh Kementerian ESDM.

"UU Migas yang sudah dilakukan review oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa perubahan harga BBM ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM," kata Kardaya dalam diskusi bertajuk "BBM dan Situasi Kita" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Dijelaskannya bahwa BBM yang dimaksud oleh UU Migas tidak hanya yang bersubsidi dalam hal ini Premium maupun Solar, tapi semua jenis BBM yang beredar di negeri ini.

Termasuk BBM yang dijual oleh perusahaan minyak yang berasal dari luar negeri.

"Praktiknya yang Cell menetapkan sendiri, yang Dex menetapkan sendiri. Hanya yang dilihat itu Premium dan Solar yang bersubsidi. Inipun penetapannya masih tidak sesuai dengan UU yang berlaku," pungkas Kardaya. [rus]

Komentar Pembaca
Rumah DP 0 Rupiah Resmi Diluncurkan

Rumah DP 0 Rupiah Resmi Diluncurkan

, 12 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Jokowi Promosikan Dangdut Ke Dunia

Jokowi Promosikan Dangdut Ke Dunia

, 12 OKTOBER 2018 , 15:00:00

Chicha Koeswoyo dan Revolusi Senyap

Chicha Koeswoyo dan Revolusi Senyap

, 10 OKTOBER 2018 , 19:59:00

Peluncuran Buku Papua Ethnography

Peluncuran Buku Papua Ethnography

, 13 OKTOBER 2018 , 06:49:00

Sisa Puing Gempa

Sisa Puing Gempa

, 12 OKTOBER 2018 , 06:03:00