Hanura

Praktiknya Pemerintah Tidak Berdaulat Menentukan Harga BBM

 SABTU, 13 OKTOBER 2018 , 12:16:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Praktiknya Pemerintah Tidak Berdaulat Menentukan Harga BBM

Kardaya Warnika/Net

RMOL. Pemerintah tidak hanya melanggar Pasal 33 UUD 1945, tapi juga sudah melanggar UU tentang Minyak dan Gas terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika menegaskan, UU Migas mengamanatkan tentang penentuan harga seluruh BBM harus dilakukan oleh Kementerian ESDM.

"UU Migas yang sudah dilakukan review oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa perubahan harga BBM ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM," kata Kardaya dalam diskusi bertajuk "BBM dan Situasi Kita" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Dijelaskannya bahwa BBM yang dimaksud oleh UU Migas tidak hanya yang bersubsidi dalam hal ini Premium maupun Solar, tapi semua jenis BBM yang beredar di negeri ini.

Termasuk BBM yang dijual oleh perusahaan minyak yang berasal dari luar negeri.

"Praktiknya yang Cell menetapkan sendiri, yang Dex menetapkan sendiri. Hanya yang dilihat itu Premium dan Solar yang bersubsidi. Inipun penetapannya masih tidak sesuai dengan UU yang berlaku," pungkas Kardaya. [rus]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00