Hanura

Gerindra: Budiman Sudjatmiko Jangan Jadi Politikus Sontoloyo!

 KAMIS, 25 OKTOBER 2018 , 14:09:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gerindra: Budiman Sudjatmiko Jangan Jadi Politikus Sontoloyo<i>!</i>

Budiman Sudjatmiko/Net

RMOL. Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko diminta untuk tidak asal bunyi alias asbun soal keberadaan kelompok penghalang kasus HAM masa lalu diungkap.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mendesak Budiman untuk secara terang benderang menjelaskan tentang tuduhan bahwa ada kelompok yang menghalangi pengungkapan itu.

Apalagi, anggota Komisi VIII DPR itu menyebut penghalangan dilakukan oleh kelompok yang dekat dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Tolong Budiman Sujatmiko sebutkan nama-nama kelompok masyarakat yang dekat Prabowo yang menghalangi membuka kasus HAM masa lalu. Jangan asbun doang dan bersolek dengan kata-kata saja ya,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (25/10).

Dia memastikan Prabowo siap untuk diuji tentang dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Untuk itu, Arief mempersilakan jika kemudian jokowi menggelar pengadilan HAM untuk mengusut semua pelanggaran HAM masa lalu.

“Mari kita uji siapa yang melakukan pelanggaran HAM masa lalu. Joko Widodo masih punya waktu hingga April 2019, ya monggo saja,” tuturnya.

Arief kembali menekankan kepada Budiman Sudjatmiko untuk tidak memanfaatkan tahun politik demi menggoreng kepentingan sesaatnya saja.

“Budiman Sujatmiko jangan jadi politikus sontoloyo. Joko Widodo bilang ada politikus sontoloyo, jangan sampai yang dimaksud ternyata Budiman Sujatmiko,” tukasnya.

Budiman menegaskan bahwa Jokowi memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Namun ada halangan dari kelompok-kelompok yang menurut dugaannya dekat dengan Prabowo Subianto menghalangi upaya itu.

"Ada sebagian kelompok masyarakat yang diduga terindikasikan dekat dengan capres penantang Pak Jokowi yang menentangnya. Yang diduga dekat dengan Capres penantang Pak Jokowi menentangnya sejak awal," kata Budiman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10) lalu. [ian]
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00