Hanura

Jokowi: Adanya KKB Tidak Menyurutkan Pemerintah Membangun Papua

 KAMIS, 06 DESEMBER 2018 , 17:43:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Jokowi: Adanya KKB Tidak Menyurutkan Pemerintah Membangun Papua

Joko Widodo/Net

RMOL. Presiden Joko Widodo menegaskan, meskipun baru-baru ini sempat terhambat dengan adanya kelompok kriminal bersenjata (KKB), hal itu tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di Papua.

Demikian disampaikan Jokowi sapaan akrab Kepala Negara dalam acara peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu'allimin-Mu'allimaat Muhammadiyah, di Yogyakarta, Kamis (6/12).

"Tidak menyurutkan kita untuk membangun Papua karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote semua memerlukan infrsatruktur dan harus kita bangun," kata Jokowi.

Presiden menjelaskan, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik di Papua telah menyebabkan lamanya waktu tempuh. Tak jarang, perjalanan yang semestinya dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dapat memakan waktu hingga berhari-hari.

"Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali. Masak hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur," ujar Jokowi.

Mengenai pembangunan infrastruktur itu, Jokowi menyampaikan pentingnya dilakukan secara merata di seluruh wilayah nusantara dengan harapan agar keterhubungan antarwilayah menjadi lebih meningkat.

Keterhubungan antarwilayah itu, diyakini pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.

"Kenapa harus sambung menyambung? Supaya persatuan kita sebagai sebuah negara besar itu bisa disatukan. Jadi yang namanya membangun infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar," tegas Jokowi.

Dilansir dari Setkab, hadir antara lain Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendikbud Muhadjir Effendy, Anggota Wantimpres Syafii Maarif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir. [rus]

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

Potensi Korupsi Proyek Infrastruktur

, 11 DESEMBER 2018 , 03:08:00

Award Untuk Raja Dangdut

Award Untuk Raja Dangdut

, 13 DESEMBER 2018 , 00:36:00

Surat Suara Pemilu 2019

Surat Suara Pemilu 2019

, 12 DESEMBER 2018 , 00:32:00