Dr. H. Oesman Sapta

Hanura Ancam Laporkan Semua Komisioner KPU Ke Bareskrim Polri

 KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 13:53:00 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Hanura Ancam Laporkan Semua Komisioner KPU Ke Bareskrim Polri

Benny Rhamdani/RMOL

RMOL. Partai Hanura berencana melaporkan semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Bareskrim Mabes Polri.

Ketua DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani menegaskan hal itu dilakukan karena para komisioner KPU tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah membolehkan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta alias OSO untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat.

"Kami akan melaporkan ke Bareskrim, dorong proses hukum. Kami sudah punya bukti," tegasnya kepada Kabag Keamanan KPU, Suyadi yang menerima mereka di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Langkah itu mereka tempuh setelah 34 pengurus DPD dan pengurus DPP Hanura selaku perwakilan dari ribuan pendemo kader Hanura tidak berhasil menemui salah satu komisioner KPU.

"Kalau ngomong di media gagah perkasa kalau ketemu owner peserta pemilu tak mau. Dia hanya EO (event organizer). Banci kalau tidak mau menemui kami. Kami ultimatum, kalau dalam 15 menit tidak menemui kami, kami akan laporkan ke Bareskrim," tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, semua putusan pengadilan baik dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maupun PTUN sesungguhnya tidak ada kontradiksi, yakni membolehkan OSO nyaleg DPD sekalipun dia masih menjabat sebagai ketum Hanura. Terlebih PKPU Nomor 26/2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD pun sudah dibatalkan oleh MK.

Nah, karena komisioner KPU dianggap tidak menjalankan perintah pengadilan, Yusril pun membuka peluang untuk membawa kasus tersebut ke ranah etik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan ranah pidana.

"Sebenarnya bisa ada sanksi etik. Itu dibawa ke majelis DKPP. Tapi ada kemungkinan juga bisa dikenakan sanksi pidana karena mengabaikan keputusan pengadilan dan merugikan hak-hak," demikian Yusril.

Pantauan di lapangan, ribuan kader Hanura saat ini sudah meninggalkan jalanan depan kantor KPU pusat. Namun demikian, saat dikonfirmasi lebih lanjut soal apakah mereka jadi melaporkan komisioner KPU ke Bareskrim Polri melalui saluran telepon, Benny Rhamdani belum memberikan jawaban lebih lanjut. [rus]

Komentar Pembaca
Gugatan Kisman Ke Surya Paloh Tak Mudah Didamaikan
#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

, 20 FEBRUARI 2019 , 21:41:00

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:06:00

Sandi Cium Tangan SBY

Sandi Cium Tangan SBY

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:45:00

Mulfachri Harahap Diperiksa

Mulfachri Harahap Diperiksa

, 20 FEBRUARI 2019 , 18:53:00

Curhat Buni Yani Dalam Lapas, Apa Ahok Pernah Kelihatan Di Penjara?
Segera Berakhir, Pemerintahan Jokowi Harus Tetap Diawasi
Malam Munajat 212, 14 KAI Berhenti Luar Biasa Di Stasiun Jatinegara
Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Hersu Corner22 Februari 2019 21:13

Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Andi Arief: Ungkap Kejadian, Sudirman Said Hendak Dihabisi
Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Rakyat Yang Tidak Bisa Makan
Dua Saksi Untuk Tersangka Samin Tan Mangkir Pemeriksaan
Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Bantuan Alsintan

Bantuan Alsintan

foto23 Februari 2019 04:29

Vaksin 14 Ribu Dosis Dikirim Ke NTB Cegah Rabies