Dr. H. Oesman Sapta

Tidak Akan Mundur, OSO Desak KPU Patuh Hukum

 RABU, 23 JANUARI 2019 , 00:06:00 WIB | LAPORAN: HENDRY GINTING

Tidak Akan Mundur, OSO Desak KPU Patuh Hukum

Ketua DPD Oesman Sapta Odang/Net

RMOL. Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan tidak akan mundur dari pencalonannya di Pemilu 2019, termasuk sebagai ketua umum Partai Hanura.

Hal itu ditegaskannya dalam silaturahmi pimpinan DPD dengan pimpinan media massa di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (22/1).

Selain itu, OSO kembali mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk konsisten melaksanakan aturan konstitusi, terutama keputusan Bawaslu agar memasukkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Dasar hukum lainnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan yang memenangkan gugatan OSO. Putusan itu juga sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan KPU untuk tidak menjalankannya.

"Saya tidak akan mundur selagi KPU tidak melaksanakan konstitusi, putusan PTUN, Bawaslu, dan Mahkamah Agung," jelas OSO.

KPU sebelumnya ngotot tidak akan memasukkan nama OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. Nama OSO akan masuk DCT jika bersedia mundur dari jabatan ketum Hanura. Sebagaimana Surat KPU Nomor 60/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2019 yang memberi toleransi kepada OSO mengirimkan surat pengunduran diri dari Hanura hingga 22 Januari 2019.

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang anggota parpol rangkap jabatan sebagai senator.

OSO juga menegaskan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan Mahkamah Konstitusi. Dia malah sangat mendukung MK maupun MA.

Namun, dia mengingatkan kalau putusan MK melarang anggota parpol menjadi caleg DPD tidak berlaku surut, melainkan berlaku untuk Pemilu 2024.

"Jadi jangan dipelintir. Ini kepentingan hukum negara, bukan keputusan saya pribadi," ujarnya.

Senator dari Dapil Kalimantan Barat itu jengkel dengan KPU yang terkesan tidak merasa memiliki negara hukum. Karena itu, OSO menegaskan tidak akan patuh terhadap KPU selama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak tunduk terhadap peraturan.

"Saya akan patuh apabila KPU patuh. Isi martabat kita dengan ketetapan hukum. Saya berhak berbicara untuk kepentingan hukum, bukan diri sendiri tapi ini juga kepentingan DPD RI," tegas OSO. [wah]

Gugatan Kisman Ke Surya Paloh Tak Mudah Didamaikan
#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

, 20 FEBRUARI 2019 , 21:41:00

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

Rachma Dan Mantan Panglima NATO

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:06:00

Sandi Cium Tangan SBY

Sandi Cium Tangan SBY

, 22 FEBRUARI 2019 , 18:45:00

Mulfachri Harahap Diperiksa

Mulfachri Harahap Diperiksa

, 20 FEBRUARI 2019 , 18:53:00

Curhat Buni Yani Dalam Lapas, Apa Ahok Pernah Kelihatan Di Penjara?
Segera Berakhir, Pemerintahan Jokowi Harus Tetap Diawasi
Malam Munajat 212, 14 KAI Berhenti Luar Biasa Di Stasiun Jatinegara
Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi

Hersu Corner22 Februari 2019 21:13

Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Andi Arief: Ungkap Kejadian, Sudirman Said Hendak Dihabisi
Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat
Prabowo: Tidak Boleh Lagi Ada Rakyat Yang Tidak Bisa Makan
Dua Saksi Untuk Tersangka Samin Tan Mangkir Pemeriksaan
Lima Hari Lagi

Lima Hari Lagi

Dahlan Iskan23 Februari 2019 05:16

Bantuan Alsintan

Bantuan Alsintan

foto23 Februari 2019 04:29

Vaksin 14 Ribu Dosis Dikirim Ke NTB Cegah Rabies