Komisi III: Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Harus Diratifikasi

Kamis, 07 Februari 2019, 12:11 WIB | Laporan: Adityo Nugroho

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi/RMOL

RMOL. Perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assitance-MLA) yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhorf Bern, Swiss, Senin (4/2) lalu, akan efektif jika diratifikasi oleh kedua negara.

"Itu akan efektif bila diratifikasi oleh kita dalam bentuk undang-undang, begitu juga dengan Parlemen Swiss, isi perjanjian itu juga harus diratifikasi," ungkap Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/2).

Terkait ratifikasi tersebut, Komisi III DPR akan membahas itu bersama Kemenkumham dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Taufiq biasa disapa menyatakan bahwa kedua pemerintah, baik Swiss maupun Indonesia sudah bisa menjalankan isi perjanjian tersebut meskipun belum diratifikasi oleh hukum nasional kedua negara.

"Kedua pemerintah tetap boleh menjalankan dan mengidentifikasi hal-hal yang diatur dalam perjanjian itu," imbuh politisi Nasdem itu.

Perjanjian MLA dilakukan untuk mengejar aset-aset milik negara yang disimpan di Swiss. [rus]

Kolom Komentar


Video

LBH: Penetapan Tersangka Sopir Tangki Diwarnai Intimidasi

Rabu, 20 Maret 2019
Video

Hubungan Internasional Kunci Keunggulan Prabowo

Rabu, 20 Maret 2019
Video

#KataRakyat: DPT Bikin Bete!

Rabu, 20 Maret 2019
loading