Tim Ahli Wapres: Tanpa Penguatan SDM Payah Kita

Jumat, 15 Maret 2019, 18:18 WIB | Laporan: Idham Anhari

Dikusi Jenggala Center/Net

RMOL. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus dan program pemerintah dalam menghadapi industri 4.0. Penguatan SDM harus mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab, SDM akan menentukan masa depan Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi dalam diskusi tematik jilid III bertajuk "Revolusi Industri 4.0 Vs Ketenagakerjaan Kita" di kantor Jenggala Center, Jakarta Selatan, Jumat (15/3).

"Tanpa SDM payah kita. Dan ini yang direncakan pak Jokowi, bukan lagi infrastruktur, tapi SDM," tutur mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu.

Dia mencotohan beberapa negara yang kuat karena didorong SDM. RRT dan Jepang adalah diantaranya. Menurut Sofjan, Indonesia bisa saja menjadi negara kuat seperti negara-negara itu. Tapi hal itu tergantung kesiapan SDM dalam mengelola sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

"Kerena bangsa kita ini kaya suber daya alam. Penduduk kita banyak," sebut Sofjan.

Dalam kesempatan itu, Sofjan juga memaparkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi industri 4.0. Selain SDM, tantangannya adalah tidak adanya kerjasama antara pengusaha.

"Dimana-mana di dunia ini kita berkelahi dengan manusia, bersaing bukan dengan besi. Besi-besi itu bisa kita beli," tandasnya.

Dia lantas mendorong pengusaha pemula lebih giat, terbuka, dan transparan dalam melakukan kerjasama dalam membangun perusahaan. Selain demi mendapat keuntungan secara bersama-sama, hal tersebut juga sebagai tahap startup bersaing dengan pengusaha-pengusaha kelas atas.

"Jangan sendiri-sendiri, harus ada kerjasama untuk melawan (pengusaha) gede-gede. Itu enggak mungkin lagi bisa dilawan kalau tidak ada kerjasama," katanya.

Di tempat yang sama, pakar politik dan hukum Setya Arinanto menegaskan bahwa teknologi tidak mungkin dapat menggantikan posisi dan peran sentral manusia. Sebab, yang membuat teknologi berkembang pesat adalah manusia itu sendiri.

Dalam perspektif hukum dan politik, Setya menegaskan bahwa tetap akan ada kepentingan politik dan bisnis dalam implementasi industri 4.0 dan ketenagakerjaan. Dia mencontohkan soal peraturan outsourcing.

"Ada orang yang berusaha menghapus outsourcing tapi ada juga yang ingin mempertahankan. Ini karena kepentingan, walaupun sudah sudah ada keputusan MK, walaupun tinggal mengubah UU atau menerbitkan peraturan pemerintah," katanya.

Meskipun Indonesia akan menghadapi industri 4.0 dan 5.0, Satya menegaskan ada lima hal yang perlu dipersiapkan secara matang. Pertama karena komunikasi, kedua kepemimpinan, ketiga kreasi, keempat keingintahuan dan kelima literasi.

Adapun Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab menyoroti soal tidak jelasnya road map industri 4.0. Padahal, road map tersebut sangat penting untuk melindugi sektor ketenagakerjaan. Apalagi serbuan tenaga asing tak bisa hindarkan.

Dia lantas berharap presiden terpilih pada Pilpres 17 April 2019 mendatang menempatkan isu ketenagakerjaan baik dalam maupun luar negeri menjadi bagian penting dari kebijakan nasional untuk menambah devisa. Dan outsourcing perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi karena lebih banyak merugikan hak-hak tenaga kerja.

Kolom Komentar


Video

Giliran Kemenag Digeledah KPK

Senin, 18 Maret 2019
Video

Jokowi Pertahankan Strategi Pangan Yang Gagal

Senin, 18 Maret 2019
Video

Seknas Prabowo-Sandi Temukan Keanehan DPT Di Jakarta

Senin, 18 Maret 2019
loading